HIMBAUAN – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menghadapi tantangan serius seiring dengan anjloknya realisasi kontrak baru perusahaan sejak tahun 2023. Penurunan signifikan ini dipicu oleh kombinasi faktor, mulai dari merosotnya pangsa pasar konstruksi hingga imbas kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, serta beban finansial dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Situasi ini mengganggu arus kas dan kinerja keuangan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya tersebut.
Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, dalam kesempatan public expose yang digelar daring pada Rabu, 12 November 2025, mengungkapkan bahwa tahun 2022 menjadi puncak kejayaan sektor infrastruktur. Kala itu, WIKA berhasil membukukan proyek senilai sekitar Rp 33 triliun, sebuah capaian impresif yang mencerminkan iklim investasi yang kondusif. “Tapi faktanya adalah di 2024 dan 2025 itu kami mengalami penurunan yang signifikan. Di mana sampai dengan kuartal ketiga tahun ini kami baru mendapatkan proyek Rp 6 triliun,” terang Agung, menggambarkan drastisnya kondisi saat ini.
Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 hingga kuartal ketiga 2025, jumlah kontrak baru yang berhasil didapatkan WIKA merosot tajam hingga 81,42 persen. Setelah mencatat kontrak baru senilai Rp 33,3 triliun pada tahun 2022, angka tersebut merosot menjadi Rp 29,2 triliun di tahun berikutnya. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan perolehan Rp 20,6 triliun, dan mencapai titik terendah pada kuartal ketiga 2025 yang hanya membukukan Rp 6,1 triliun.
Agung Budi Waskito menjelaskan bahwa pelemahan pasar konstruksi mulai terasa sejak 2024. Kondisi ini kian diperparah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya alokasi proyek-proyek pemerintah. Akibatnya, pendapatan atau revenue perusahaan ikut merosot, yang pada gilirannya mengganggu arus kas atau cash flow perusahaan. Untuk mengatasi tekanan ini, WIKA tengah gencar melakukan upaya restrukturisasi menyeluruh.
Meskipun demikian, ada secercah harapan yang muncul. Agung menyatakan bahwa kondisi diharapkan membaik pada kuartal keempat atau bulan Oktober-November 2025. WIKA telah berhasil menandatangani beberapa proyek baru, termasuk proyek irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, program sekolah rakyat, dan proyek penugasan lainnya. Langkah ini diharapkan dapat sedikit mendongkrak kembali kinerja kontrak baru perusahaan di akhir tahun.
Di samping persoalan penurunan kontrak baru, keuangan WIKA juga terbebani oleh partisipasinya dalam proyek strategis nasional, yaitu pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. “Dengan adanya penugasan kereta cepat, kami perlu dukungan dari pemerintah bagaimana investasi yang cukup panjang ini belum memberikan return bagi perusahaan. Ini yang membuat kami salah satunya semakin lebih sulit,” ungkap Agung, menyoroti kompleksitas permasalahan ini.
WIKA tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sebuah konsorsium yang menguasai 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dalam fase awal proyek ini, Wijaya Karya mengucurkan investasi atau penyertaan modal sebesar Rp 6,1 triliun, dengan porsi kepemilikan saham WIKA sekitar 32 persen di PSBI.
Target pelanggan yang diharapkan dari penjualan tiket Whoosh ternyata belum tercapai secara optimal. Kondisi ini secara langsung menyebabkan Wijaya Karya, sebagai salah satu pemegang saham, turut mengalami kerugian. Hingga saat ini, WIKA masih menantikan langkah penyelesaian polemik kereta cepat yang tengah ditangani oleh Danantara bersama pemerintah, guna mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan investasi yang telah ditanamkan.
Pilihan Editor: Bagaimana Proyek IKN Membebani BUMN Karya
Sumber: MSN.com
