HIMBAUAN – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menjadi sorotan utama berbagai pihak, terutama para pelaku usaha dan serikat pekerja. Dalam dinamika yang penuh pertimbangan ini, Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) melalui Ketua Umum Anne Patricia Sutanto, secara tegas mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan aspek fundamental, yakni ketersediaan lapangan kerja. Menurut Anne, kenaikan upah minimum yang tidak proporsional berpotensi besar membuat para pengusaha berpikir ulang untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia, sebuah skenario yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam sebuah kesempatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025, Anne Patricia Sutanto menyampaikan kekhawatirannya yang mendalam. Ia menyoroti bahwa setiap kebijakan pengupahan seharusnya mempertimbangkan dampak riil terhadap iklim investasi dan penciptaan pekerjaan. “Jika sudah ada calon pengusaha yang masuk Indonesia, mereka akan takut karena kenaikan upah minimum yang tidak rasional. Bapak, Ibu, yang menjadi pengusaha, apakah mau menambah lapangan kerja jika dihadapkan pada kondisi tersebut? Ini adalah akal sehat (common sense),” ujar Anne, menekankan pentingnya pendekatan yang realistis dan berimbang. Argumentasi ini menggambarkan dilema yang kerap dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dengan keberlangsungan dunia usaha.
Di sisi lain, Anne juga menyerukan agar semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengusaha, maupun serikat pekerja, dapat menahan ego masing-masing dalam proses penetapan UMP tahun depan. Ia menegaskan bahwa jika tujuan bersama adalah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja pada tahun 2026, maka sikap egois harus dikesampingkan. Pengalaman tahun sebelumnya menjadi bukti nyata atas kekhawatiran ini. Anne Patricia Sutanto menjelaskan bahwa ketika UMP naik signifikan sebesar 6,5 persen pada tahun ini, langkah tersebut justru tidak serta-merta diiringi oleh penambahan lapangan kerja yang berarti. “Jadi kali ini simpan ego kita, bagi semua yang menjadi penentu upah minimum,” tandasnya, menggarisbawahi urgensi kolaborasi dan pandangan jangka panjang.
Menanggapi berbagai masukan dan dinamika yang berkembang, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa proses finalisasi regulasi UMP tahun depan sedang berjalan. Pemerintah berupaya keras merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak penting. Proses perumusan ini, seperti yang diungkapkan Menaker Yassierli, melibatkan koordinasi aktif dengan Dewan Pengupahan Nasional, serta menampung masukan berharga dari serikat pekerja dan para pelaku usaha. Keterlibatan multipihak ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan mengakomodasi kepentingan semua elemen masyarakat.
Pada kesempatan terpisah di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025, Yassierli memberikan pembaruan mengenai kemajuan penetapan UMP 2026. Ia menegaskan bahwa timnya sedang mempersiapkan regulasi terkait dengan cermat. “Kami sedang menyiapkan regulasi, tunggu saja,” kata Yassierli kepada awak media, mengisyaratkan bahwa pemerintah sedang dalam tahap akhir perumusan kebijakan yang sangat dinanti ini. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang solid dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Dalam keterangannya sebelumnya, Yassierli juga menjelaskan bahwa penetapan UMP 2026 akan mengacu pada landasan hukum yang kuat, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan historis ini memiliki implikasi signifikan karena telah mencabut dan merevisi 21 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk ketentuan krusial mengenai penghitungan upah minimum. Penekanan pada putusan MK ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi dan putusan lembaga yudikatif.
Pemerintah, lanjut Yassierli, wajib menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Di dalam putusan itu secara tegas diatur bahwa penetapan UMP harus mempertimbangkan berbagai faktor relevan, termasuk yang paling fundamental: kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Prinsip ini menjadi pilar utama dalam merumuskan besaran upah minimum. “Itulah mengapa kami perlu melakukan kajian mendalam dan dialog,” jelas Yassierli, mengindikasikan bahwa proses penetapan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan membutuhkan analisis komprehensif dan musyawarah yang intensif untuk mencapai keputusan terbaik.
Putusan MK tersebut secara substansial mengubah mekanisme penghitungan upah minimum yang sebelumnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Dengan adanya putusan ini, formula penghitungan upah tidak lagi menggunakan “indeks tertentu” atau variabel alfa (0,10–0,30) yang sebelumnya menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai gantinya, kini penghitungan upah minimum harus secara eksplisit mengacu pada prinsip kebutuhan hidup layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Perubahan ini merefleksikan pergeseran paradigma dalam penetapan upah, dari indikator ekonomi semata menjadi lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan dan keadilan sosial bagi para pekerja.
Proses penetapan Upah Minimum Provinsi 2026 yang sedang berlangsung ini menjadi cerminan dari upaya kolektif untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Di satu sisi, ada desakan untuk memastikan daya beli dan kesejahteraan pekerja melalui upah yang layak. Di sisi lain, terdapat pula keharusan untuk menjaga iklim investasi yang kondusif agar lapangan kerja dapat terus bertumbuh dan ekonomi nasional tetap bergerak maju. Harmonisasi kedua aspek ini menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan upah minimum yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pilihan Editor: Standar Hidup Jadi Basis UMP 2026. Berapa yang Layak?
Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
