HIMBAUAN – Sudan, sebuah negara yang kaya sejarah di timur laut Afrika, terjerumus dalam kancah perang saudara yang menghancurkan sejak April 2023. Konflik ini bermula dari perebutan kekuasaan yang sengit antara militer pemerintah dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF), menyeret jutaan nyawa ke dalam pusaran kekerasan dan penderitaan.
Dampak perang ini terasa sangat parah, khususnya di wilayah Darfur barat, di mana laporan mengenai kelaparan dan dugaan genosida semakin menguat. Situasi memprihatinkan ini memuncak setelah RSF baru-baru ini merebut Kota el-Fasher, jantung terakhir perlawanan di Darfur yang dikuasai militer.
Skala bencana kemanusiaan di Sudan sungguh mengejutkan. Lebih dari 150.000 jiwa melayang di seluruh negeri, dan sekitar 12 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, menciptakan gelombang pengungsian masif. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini.
Untuk memahami kompleksitas situasi yang terjadi di Sudan, mari kita telusuri lebih dalam latar belakang dan dinamika konflik ini.
Mengapa Terjadi Perang Saudara?
Perang saudara yang berkecamuk saat ini merupakan episode terbaru dari serangkaian ketegangan politik yang telah berlangsung lama. Titik pemicunya dapat ditelusuri kembali ke penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada tahun 2019, seorang pemimpin yang berkuasa sejak kudeta tahun 1989.
Pada tahun 2019, gelombang protes besar-besaran melanda Sudan, menuntut diakhirinya tiga dekade kekuasaan otoriter al-Bashir. Merespons tekanan publik, militer akhirnya melancarkan kudeta untuk menggulingkannya. Pasca-lengsernya Al-Bashir, warga sipil terus gencar mengampanyekan pembentukan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Hal ini kemudian mengarah pada pembentukan pemerintahan gabungan militer-sipil.
Namun, harapan akan transisi damai pupus ketika pemerintahan gabungan tersebut digulingkan oleh kudeta lain pada Oktober 2021. Kudeta ini didalangi oleh dua figur sentral yang kini saling bertikai:
- Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala angkatan bersenjata yang juga menjabat sebagai presiden negara tersebut.
- Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang lebih dikenal sebagai “Hemedti“, pemimpin RSF dan dulunya merupakan wakil Al-Burhan.
Seiring waktu, kedua jenderal ini mulai berselisih paham mengenai arah masa depan negara dan rencana transisi menuju pemerintahan sipil. Namun, akar perselisihan utama mereka terletak pada rencana peleburan RSF, sebuah kekuatan paramiliter beranggotakan 100.000 personel, ke dalam Angkatan Darat reguler, serta siapa yang akan memimpin pasukan gabungan tersebut.
Ambisi pribadi untuk mempertahankan posisi kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh memicu kecurigaan mendalam di antara keduanya. Puncak ketegangan terjadi pada 15 April 2023, ketika RSF menyebar pasukannya ke berbagai wilayah di Sudan, sebuah langkah yang dianggap Angkatan Darat sebagai ancaman langsung.
Meski masih diperdebatkan siapa yang melepaskan tembakan pertama, pertempuran dengan cepat meluas. RSF berhasil merebut sebagian besar ibu kota Khartoum pada awal konflik. Namun, Angkatan Darat dilaporkan kembali menguasainya hampir dua tahun kemudian pada Maret 2025.
Siapakah Para Anggota RSF?
Rapid Support Forces (RSF) dibentuk pada tahun 2013 dan memiliki akar historis dari milisi Janjaweed yang terkenal kejam. Milisi ini bertanggung jawab atas kekejaman brutal dalam memerangi pemberontak di Darfur, di mana mereka dituduh melakukan genosida dan pembersihan etnis terhadap penduduk non-Arab di wilayah tersebut.
Sejak pembentukannya, Jenderal Dagalo berhasil membangun kekuatan RSF hingga mampu melakukan intervensi dalam konflik di Yaman dan Libya. Selain kekuatan militer, Hemedti juga mengendalikan sejumlah tambang emas di Sudan, dan diduga kuat menyelundupkan logam mulia tersebut ke Uni Emirat Arab (UEA).
Militer Sudan menuduh UEA mendukung RSF, bahkan melancarkan serangan pesawat nirawak di Sudan. Tuduhan ini, bagaimanapun, telah dibantah oleh negara Teluk yang kaya minyak tersebut. Selain UEA, militer juga menuding jenderal kuat dari Libya timur, Khalifa Haffar, memberikan dukungan kepada RSF dengan membantu menyelundupkan senjata dan mengirim pasukannya untuk memperkuat kelompok tersebut.
Pada awal Juni 2025, RSF meraih kemenangan signifikan dengan menguasai wilayah di sepanjang perbatasan Sudan dengan Libya dan Mesir. Kemenangan ini diikuti dengan penaklukan Kota el-Fasher pada akhir Oktober di tahun yang sama. Hal ini menandai dominasi RSF atas hampir seluruh Darfur dan sebagian besar wilayah tetangganya, Kordofan.
Dengan pembentukan pemerintahan tandingan oleh RSF baru-baru ini, muncul kekhawatiran serius bahwa Sudan berpotensi terpecah untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Sudan Selatan telah memisahkan diri pada tahun 2011, membawa serta sebagian besar ladang minyak negara tersebut.
Apa yang Dikendalikan Militer?
Militer Sudan saat ini menguasai sebagian besar wilayah utara dan timur negara itu. Pendukung utama mereka diyakini adalah Mesir, yang memiliki ikatan ekonomi dan geografis erat dengan Sudan, mengingat kedua negara berbatasan dan dilewati Sungai Nil.
Jenderal Al-Burhan telah menjadikan Port Sudan, kota pelabuhan strategis di Laut Merah, sebagai markas besar pemerintahannya yang diakui PBB. Namun, keamanan kota itu tetap rentan, terbukti dengan serangan pesawat nirawak RSF pada Maret lalu.
Serangan tersebut diduga merupakan aksi pembalasan setelah RSF kehilangan kendali atas Khartoum, termasuk Istana Republik, kepada militer pada Maret silam. “Khartoum sudah bebas, selesai,” tegas Jenderal Al-Burhan dengan kemenangan saat kembali ke kota itu, meskipun tidak untuk selamanya.
Ketika RSF mundur, Khartoum ditemukan dalam kondisi luluh lantak. Sejumlah bangunan kementerian, bank, dan gedung perkantoran menghitam terbakar. Rumah sakit dan klinik hancur akibat serangan udara dan tembakan artileri, bahkan terkadang dengan pasien yang masih berada di dalamnya.
Bandara internasional Khartoum, yang kini menjadi “kuburan” bagi pesawat-pesawat yang hancur, dibuka kembali pada pertengahan Oktober untuk penerbangan domestik, meskipun pembukaan resminya tertunda sehari akibat serangan pesawat nirawak RSF di dekat area bandara.
Tentara juga berhasil merebut kembali seluruh kendali atas Negara Bagian Gezira yang krusial. Wilayah itu sempat direbut RSF pada akhir tahun 2023 dan menjadi pukulan telak bagi militer, sebab ratusan ribu warga sipil terpaksa mengungsi dari kota utamanya, Wad Madani, yang sebelumnya menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi konflik lainnya.
Namun, el-Fasher, pusat kota besar terakhir di Darfur yang dikuasai tentara dan sekutunya, akhirnya jatuh ke tangan RSF pada akhir Oktober. Selama lebih dari 18 bulan, RSF mengepung kota tersebut, menyebabkan ratusan korban jiwa, membuat rumah sakit kewalahan, dan memblokir pasokan makanan. Baru-baru ini, RSF bahkan meningkatkan taktiknya dengan membangun tembok tanah di sekeliling kota untuk menjebak penduduk dan mencegah akses makanan. Mereka juga dilaporkan menghancurkan kamp pengungsian Zamzam yang dilanda kelaparan di dekatnya.
Apakah Terjadi Genosida?
Banyak warga Darfur meyakini bahwa RSF dan sekutunya telah mengobarkan perang dengan tujuan mengubah wilayah multietnis tersebut menjadi wilayah yang didominasi etnis Arab. Pada Maret 2024, Unicef, badan PBB untuk anak-anak, merilis laporan mengerikan tentang pria-pria bersenjata yang melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak, bahkan balita berusia satu tahun. Beberapa anak dilaporkan mencoba mengakhiri hidup mereka sendiri.
Pada bulan yang sama, kelompok kampanye Human Rights Watch (HRW) menyatakan kemungkinan bahwa RSF dan sekutunya telah melakukan genosida di Darfur, khususnya terhadap orang-orang Massalit dan komunitas non-Arab lainnya. HRW melaporkan ribuan orang telah terbunuh di kota el-Geneina dalam kampanye pembersihan etnis dengan “tujuan yang jelas agar mereka setidaknya meninggalkan wilayah tersebut selama-lamanya.” HRW juga menambahkan bahwa pembunuhan yang meluas tersebut meningkatkan kemungkinan RSF dan sekutunya memiliki “niat untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian” orang-orang Massalit.
Mengingat potensi genosida ini, Amerika Serikat (AS) meminta badan dan pemerintah internasional untuk melakukan penyelidikan. Meskipun penyelidikan selanjutnya oleh tim PBB tidak sampai pada kesimpulan genosida, tim tersebut menemukan bahwa RSF dan militer telah melakukan kejahatan perang.
Namun, AS pada Januari tahun ini secara tegas menetapkan bahwa RSF dan milisi sekutunya telah melakukan genosida. “RSF dan milisi sekutunya telah secara sistematis membunuh pria dan anak laki-laki—bahkan bayi—berdasarkan etnis, dan dengan sengaja menargetkan perempuan dan anak perempuan dari kelompok etnis tertentu untuk pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya,” kata Menteri Luar Negeri AS saat itu, Anthony Blinken. “Milisi yang sama telah menargetkan warga sipil yang melarikan diri, membunuh orang-orang tak berdosa yang melarikan diri dari konflik, dan mencegah warga sipil yang tersisa mengakses pasokan makanan. Berdasarkan informasi ini, saya sekarang menyimpulkan anggota RSF dan milisi sekutunya telah melakukan genosida di Sudan,” tambahnya.
Sebagai respons, AS menjatuhkan sanksi kepada Jenderal Dagalo, yang kemudian diikuti dengan tindakan serupa terhadap Jenderal Al-Burhan. Pemerintah Sudan juga mengajukan gugatan terhadap UEA di Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh UEA terlibat dalam genosida dengan mendanai dan mempersenjatai RSF. Namun, ICJ menolak menyidangkan kasus tersebut dengan alasan tidak memiliki yurisdiksi.
UEA menyambut baik putusan tersebut, dengan seorang pejabatnya menyatakan bahwa negara Teluk “tidak bertanggung jawab atas konflik di sana.” RSF sendiri juga membantah melakukan genosida, mengklaim tidak terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai “konflik suku” di Darfur. Namun, para penyelidik PBB melaporkan telah menerima kesaksian bahwa personel RSF mengejek perempuan non-Arab dengan hinaan rasis dan mengancam akan memaksa mereka melahirkan “bayi Arab.”
Dengan adanya laporan kekejaman, termasuk pembunuhan massal, yang kini muncul dari Kota el-Fasher, kekhawatiran semakin meningkat mengenai nasib sekitar 250.000 penduduk di sana, banyak di antaranya berasal dari komunitas non-Arab.
Upaya Apa Saja yang Dilakukan untuk Mengakhiri Konflik?
Meskipun dampak kemanusiaan begitu parah, upaya perundingan damai yang telah beberapa kali dilakukan di Arab Saudi dan Bahrain sayangnya selalu gagal. Wakil editor BBC untuk Afrika, Anne Soy, menyoroti keengganan kedua belah pihak, terutama militer, untuk menyepakati gencatan senjata.
Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, turut menyayangkan minimnya perhatian global terhadap konflik di Sudan dan krisis-krisis serupa di Afrika, dibandingkan dengan krisis di belahan dunia lain. “Saya kira isu rasial berperan di sini,” ujarnya.
Lembaga kajian International Crisis Group (ICG) menyebut upaya diplomatik untuk mengakhiri perang amat “lesu”, sementara Amnesty International mengkritik respons dunia yang “sangat tidak memadai.”
Kegiatan kemanusiaan di lapangan juga terdampak parah oleh keputusan pemerintahan Trump sebelumnya untuk memangkas bantuan. World Food Programme (WFP) melaporkan bahwa lebih dari 24 juta orang di Sudan menghadapi kerawanan pangan akut. Para relawan bahkan mengatakan kepada BBC bahwa lebih dari 1.100, atau hampir 80% dapur umum darurat, terpaksa ditutup, semakin memicu persepsi bahwa konflik di Sudan adalah “perang yang terlupakan” di mata dunia.
Di Mana Letak Sudan?
Secara geografis, Sudan terletak di timur laut Afrika dan merupakan salah satu negara terluas di benua itu, mencakup area seluas 1,9 juta kilometer persegi. Sudan berbatasan dengan tujuh negara dan Laut Merah, serta dilewati oleh Sungai Nil. Keberadaan Sungai Nil menjadikannya negara yang penting secara strategis bagi kekuatan asing.
Penduduk Sudan sebagian besar beragama Islam, dengan bahasa resmi negara adalah bahasa Arab dan Inggris. Bahkan sebelum perang pecah, Sudan sudah termasuk salah satu negara termiskin di dunia, meskipun merupakan negara penghasil emas. Pada tahun 2022, 46 juta penduduknya hidup dengan pendapatan tahunan rata-rata hanya US$750 (sekitar Rp12 juta) per kepala.
Konflik yang berkepanjangan telah memperburuk keadaan ekonomi negara ini secara drastis. Tahun lalu, menteri keuangan Sudan melaporkan bahwa pendapatan negara telah menyusut hingga 80%, mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.
- Siapa Mohamed Hamdan Dagalo, pimpinan paramiliter yang kini kuasai Sudan?
- Konflik Sudan: Evakuasi tahap keempat, 107 WNI telah tiba di Jeddah dari Port Sudan
- Riwayat dua jenderal yang bertikai di jantung konflik Sudan
- Lima hal kunci untuk memahami apa yang terjadi di Sudan
- Lebih dari 100.000 orang melarikan diri dari Sudan, warga sipil terancam ‘malapetaka besar’ jika pertempuran tidak diakhiri
- Kekacauan di Port Sudan ketika ribuan orang bergegas kabur dari konflik militer
- “Takut bom jatuhnya ke kita“ – Kisah para WNI yang selamat dari konflik di Sudan
- Apa kepentingan tentara bayaran Rusia di Sudan?
- Ribuan warga tinggalkan Khartoum, Indonesia siapkan evakuasi WNI dari Sudan
Sumber: BBC Indonesia / MSN News
