HIMBAUAN – Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, telah mengeluarkan kebijakan penting yang memberikan keleluasaan penuh kepada siswa SMAN 72 Jakarta untuk memilih metode pembelajaran pasca-insiden ledakan. Keputusan ini, yang memungkinkan siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar secara daring (online) atau luring (tatap muka), diambil setelah mempertimbangkan dampak dari kejadian tragis ledakan yang mengguncang sekolah tersebut pada Jumat pekan lalu, tepatnya 7 November 2025. Langkah ini menjadi sorotan utama dalam upaya pemulihan kondisi psikologis dan akademis para peserta didik setelah insiden yang mengejutkan.
Pilihan Editor: Pekerjaan Rumah Arif Satria sebagai Kepala BRIN Baru
Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui keterangan tertulis pada Jumat, 14 November 2025, Gubernur Pramono Anung Wibowo menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil komunikasi dan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui suara Gubernur, menegaskan komitmennya untuk memberikan kebebasan penuh kepada pihak sekolah dalam menentukan skema pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa setelah peristiwa ledakan tersebut. “Yang mau daring boleh, yang mau langsung juga boleh,” kata Pramono, menandakan fleksibilitas yang diberikan kepada seluruh komunitas sekolah, termasuk para orang tua dan siswa, dalam mengambil keputusan terbaik bagi kelangsungan pendidikan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang adaptif dan berempati dari pemerintah daerah terhadap situasi darurat yang dialami oleh SMAN 72 Jakarta.
Saat ini, kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta masih berlangsung secara daring sebagai respons awal terhadap insiden demi menjaga keamanan dan kenyamanan. Namun, Gubernur Pramono mengungkapkan bahwa terdapat aspirasi kuat dari para peserta didik yang telah menyatakan keinginan mereka untuk kembali ke pola belajar mengajar normal secara tatap muka. Permintaan ini muncul seiring dengan kondisi sekolah yang dilaporkan telah pulih dan dinyatakan aman untuk kegiatan pendidikan. Keinginan siswa untuk kembali berinteraksi langsung di lingkungan sekolah menunjukkan semangat mereka untuk bangkit dan melanjutkan aktivitas belajar tanpa hambatan.
Merespons permintaan tersebut, Gubernur Pramono Anung Wibowo menyatakan persetujuannya dengan penuh pertimbangan. Beliau menyambut baik keinginan siswa untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif di sekolah. “Untuk itu saya menyetujuinya. Mudah-mudahan minggu depan sudah (normal) sepenuhnya,” tutur politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, menunjukkan harapan besar terhadap normalisasi kegiatan di SMAN 72 Jakarta dalam waktu dekat. Pernyataan ini memberikan sinyal positif bagi para siswa, guru, dan staf sekolah bahwa dukungan penuh dari pemerintah provinsi akan terus mengalir demi memastikan keberlangsungan pendidikan yang optimal.
Lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama, Gubernur Pramono juga menanggapi kabar yang beredar mengenai terduga pelaku ledakan. Informasi tersebut menyebutkan bahwa anak yang saat ini berstatus sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan diduga sebagai pelaku ledakan, merupakan siswa penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMAN 72 Jakarta. Gubernur dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait pencabutan KJP siswa tersebut, jika memang benar yang bersangkutan adalah penerima program bantuan pendidikan vital tersebut. Pendekatan hati-hati ini menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap kompleksitas kasus yang melibatkan anak-anak.
Pramono Anung Wibowo menekankan bahwa setiap penerima KJP adalah pelajar yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Prinsip dasar KJP adalah sebagai jaring pengaman sosial dan dukungan pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung. “Jadi saya belum memutuskan apa pun tentang hal itu,” ujarnya, menggarisbawahi bahwa keputusan terkait status KJP akan diambil dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang mendalam, bukan semata-mata karena keterlibatan dalam kasus hukum, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan pendidikan bagi anak tersebut. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk tidak menambah beban keluarga yang sudah rentan.
Insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta itu sendiri terjadi pada momen yang tak terduga. Peristiwa itu pecah saat siswa dan guru sedang melaksanakan ibadah salat Jumat, pada 7 November 2025. Ledakan pertama menggelegar dari area musala yang berlokasi di lantai tiga gedung sekolah, sontak memecah ketenangan dan menimbulkan kepanikan. Hanya berselang beberapa menit kemudian, ledakan kedua menyusul dari area belakang kantin, memperparah situasi dan menciptakan atmosfer mencekam di lingkungan sekolah. Rangkaian ledakan ini meninggalkan trauma mendalam bagi seluruh warga sekolah yang hadir pada saat kejadian.
Setelah insiden tersebut, pihak kepolisian segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan bukti-bukti krusial. Dalam penyelidikan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang mengejutkan, termasuk senjata api mainan. Yang lebih mencengangkan, senjata api mainan tersebut bertuliskan nama-nama tiga pelaku penembakan masjid di luar negeri yang dikenal publik: Brenton Tarrant, Alexandre Bissonnette, dan Luca Traini. Selain itu, petugas juga berhasil menemukan bahan peledak rakitan di lokasi kejadian, mengindikasikan adanya perencanaan yang lebih serius di balik insiden ini. Temuan-temuan ini menjadi kunci penting dalam mengungkap motif dan pelaku di balik ledakan yang menghebohkan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sejumlah saksi mata, terduga pelaku ledakan diidentifikasi sebagai salah seorang siswa aktif di SMAN 72 Jakarta. Kesaksian para siswa dan guru mengarahkan dugaan kepada seorang individu yang belakangan diketahui memiliki latar belakang emosional yang kompleks. Terduga pelaku tersebut dilaporkan sering merasa kesepian dan kesulitan dalam mengekspresikan keluh kesahnya, baik kepada teman-teman sebaya maupun kepada anggota keluarganya. Kondisi psikologis yang tertekan ini diduga menjadi salah satu faktor pemicu di balik tindakan ekstrem yang dilakukannya.
Saat ini, anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diduga menjadi pelaku ledakan masih dalam kondisi perawatan intensif akibat luka-luka yang dideritanya. “Yang bersangkutan masih dirawat. Sudah menjalani satu kali operasi tindakan medis dan kini menjalani operasi kedua,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Iman Imanuddin. Penjelasan dari pihak kepolisian ini menegaskan bahwa kondisi fisik pelaku memerlukan penanganan medis serius, yang tentunya juga menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap anak. Kesehatan dan pemulihan pelaku tetap menjadi perhatian di tengah proses penyelidikan yang berlangsung.
Pihak kepolisian juga telah mengidentifikasi potensi jeratan pasal hukum bagi ABH yang diduga menjadi pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, ABH tersebut berpotensi dijerat dengan beberapa pasal serius. Di antaranya adalah Pasal 80 ayat 2 juncto Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyoroti perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan ancaman. Selain itu, juga ada potensi jeratan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 187 KUHP, yang berkaitan dengan tindakan yang membahayakan keselamatan umum dan penggunaan bahan peledak. Tak berhenti di situ, pelaku juga berpotensi dijerat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api atau bahan peledak ilegal. Rangkaian pasal ini menunjukkan seriusnya kasus yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, dengan mempertimbangkan status pelaku sebagai anak.
Jihan Ristiyanti dan Ade Ridwan Yandwiputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
