HIMBAUAN JAKARTA. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan pernyataan terkait kelanjutan divestasi saham atau penambahan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui Mining Industry Indonesia (MIND ID). HIMBAUAN
Menurut Andre, Indonesia dipastikan akan mendapatkan tambahan saham sebesar 10%-12% di Freeport Indonesia pada Oktober 2025 mendatang. Pernyataan ini sejalan dengan arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan kepemilikan negara dalam perusahaan tambang raksasa tersebut.
“Bapak, Ibu, semuanya, saya mau informasikan bahwa bulan Oktober tahun 2025 ini, sesuai perintah Presiden Prabowo ke Danantara, Insyaallah kita akan dapat tambahan saham Freeport sebesar 10%-12%,” ungkap Andre seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI, Senin (29/9/2025).
Dengan penambahan saham ini, kepemilikan Indonesia di PTFI akan meningkat signifikan, melampaui angka 51%. Jika mencapai 12%, maka saham Indonesia berpotensi menyentuh angka 63%.
“Jadi kalau selama ini kita punya 51%, otomatis di Oktober 2025 ini saham Freeport dimiliki oleh pemerintah di atas 60%. Ya bisa 61%, bisa 63%,” jelasnya.
Menteri Bahlil Ungkap Tahap Akhir Divestasi Saham Freeport Diputuskan Oktober
Menguatkan pernyataan Andre Rosiade, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya juga menyampaikan bahwa keputusan akhir terkait penambahan saham Freeport ditargetkan selesai pada Oktober tahun ini. Menurut studi tahun 2021 yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis, peningkatan kepemilikan saham negara di sektor pertambangan dapat meningkatkan pendapatan negara dan membuka lapangan kerja baru.
“Nah, tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin di awal di Oktober, baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport,” ungkap Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/09/2025).
Bahlil: Freeport Hentikan Penambangan untuk Cari Pekerja yang Terjebak
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya telah bertemu dan melaksanakan rapat dengan Freeport McMoran serta Freeport Indonesia pada minggu lalu. Pertemuan tersebut membahas mengenai kesepakatan divestasi dan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas tahun 2041.
“Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoran, dengan Presiden Freeport Indonesia, Pak Tony, untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden memperjelas terhadap proses perpanjangan Freeport yang selesainya 2041 kita harus perpanjang lebih dari itu,” ungkapnya.
Implikasi Kepemilikan Mayoritas Saham bagi Freeport
Dengan mayoritas kepemilikan di tangan Pemerintah Indonesia, Andre Rosiade menegaskan bahwa Freeport memiliki kewajiban untuk hadir dalam RDP di DPR, baik yang dilaksanakan oleh Komisi VI maupun komisi lain yang terkait dengan bisnisnya.
“Berarti tidak ada alasan Dirut Freeport tidak datang ke RDP komisi VI ataupun rapat-rapat lain di komisi yang lain di DPR RI. Karena jelas, pemilikan sahamnya jelas adalah pemerintah Republik Indonesia,” tegas Andre.
Apa Arti Penambahan Saham Freeport bagi Indonesia?
Penambahan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi agenda penting bagi pemerintah Indonesia. Langkah ini bukan hanya sekadar meningkatkan kepemilikan negara, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi perekonomian dan kedaulatan sumber daya alam.
Mengapa Penambahan Saham Ini Penting?
Peningkatan kepemilikan saham memberikan kendali yang lebih besar kepada pemerintah Indonesia dalam pengelolaan PTFI. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk:
* Meningkatkan Pendapatan Negara: Dividen yang diterima negara akan meningkat seiring dengan bertambahnya kepemilikan saham. Dana ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan program sosial lainnya.
* Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi: Pemerintah dapat memastikan bahwa PTFI beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal lingkungan, ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial.
* Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Dengan kendali yang lebih besar, pemerintah dapat mengarahkan PTFI untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan nasional.
Bagaimana Proses Penambahan Saham Akan Dilakukan?
Proses penambahan saham akan dilakukan melalui Mining Industry Indonesia (MIND ID), BUMN holding pertambangan. Detail mengenai mekanisme dan valuasi saham masih dalam tahap finalisasi. Menteri Bahlil Lahadalia menargetkan kesepakatan final dapat dicapai pada Oktober 2025.
Apa Tantangan yang Mungkin Dihadapi?
Meskipun memiliki potensi manfaat yang besar, penambahan saham PTFI juga memiliki tantangan tersendiri. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi antara lain:
* Negosiasi dengan Freeport McMoran: Pemerintah perlu melakukan negosiasi yang cermat dengan Freeport McMoran, pemegang saham mayoritas PTFI saat ini, untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
* Pendanaan: Penambahan saham membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai transaksi ini.
* Pengelolaan Operasional: Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan kepemilikan saham tidak mengganggu operasional PTFI. Profesionalisme dan tata kelola yang baik tetap menjadi kunci keberhasilan.
Kesimpulan
Penambahan saham di PT Freeport Indonesia merupakan langkah strategis bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi, potensi manfaat yang besar menjadikan agenda ini sebagai prioritas utama. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, peningkatan kepemilikan saham di PTFI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Tag Headline: Divestasi Freeport, Saham Freeport, MIND ID, Andre Rosiade, Bahlil Lahadalia
Featured: Ya
{{category}}: Ekonomi, Politik, Nasional
Tag With Comma: Divestasi, Freeport, Saham, MIND ID, Andre Rosiade, Bahlil Lahadalia, DPR RI, Pertambangan, Ekonomi, Politik, Nasional
