HIMBAUAN – Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis yang progresif untuk memperdalam dan memperkuat pasar keuangan domestik. Melalui kebijakan diversifikasi instrumen dasar dalam transaksi repurchase agreement (repo) yang menjadi bagian integral dari operasi moneternya, BI berharap dapat mendorong korporasi di Indonesia untuk lebih aktif menerbitkan obligasi. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas pilihan pendanaan bagi dunia usaha, tetapi juga untuk membantu korporasi mendapatkan alternatif sumber pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya tahan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Penjelasan mengenai langkah krusial ini disampaikan oleh Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, Fitra Jusdiman. Menurut Fitra, pengembangan pasar repo merupakan pilar penting dalam upaya memperkuat dan memperdalam struktur pasar keuangan, khususnya dalam mendorong peran obligasi korporasi sebagai salah satu sumber pembiayaan utama bagi perekonomian. Selama ini, kerangka transaksi repo di BI memiliki batasan yang cukup ketat, di mana hanya Surat Berharga Negara (SBN) yang dapat diterima sebagai underlying asset atau jaminan. Kondisi ini berarti, setiap kali bank membutuhkan pinjaman dana likuiditas melalui mekanisme repo, mereka diwajibkan untuk menyerahkan SBN sebagai agunan kepada BI. Keterbatasan instrumen agunan ini kerap menjadi tantangan dalam optimalisasi pergerakan likuiditas di pasar, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas keuangan.
“Kami mengambil kebijakan untuk memperluas jenis underlying repo yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan,” ujar Fitra Jusdiman dalam taklimat media yang diselenggarakan pada hari Jumat, 7 November 2025. Ia menambahkan, “Sebelumnya, fasilitas ini secara eksklusif hanya tersedia bagi Dealer Utama (DU), yang merupakan lembaga keuangan pilihan yang ditunjuk oleh BI. Hanya DU yang memiliki hak untuk melakukan transaksi repo, termasuk kemampuan menggunakan obligasi korporasi sebagai jaminan. Namun, kini cakupan ini akan diperlebar untuk mencakup lebih banyak entitas perbankan, membuka potensi likuiditas yang lebih besar dan diversifikasi risiko yang lebih sehat.”
Fitra Jusdiman menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam praktik transaksi repo yang berlaku secara umum di pasar, Dealer Utama tidak hanya diperkenankan menggunakan SBN yang mereka miliki, tetapi juga obligasi korporasi sebagai aset yang mendasari transaksi. Untuk memulai inisiatif ini, BI akan mengimplementasikan secara bertahap, dengan menerima obligasi yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai instrumen underlying repo pada tahap awal. Pemilihan SMF ini didasari oleh pertimbangan yang matang terkait profil risiko dan likuiditas instrumennya. Fitra juga menegaskan bahwa Bank Indonesia telah menetapkan sejumlah kriteria ketat untuk obligasi korporasi yang dapat diterima sebagai jaminan. Kriteria-kriteria tersebut meliputi peringkat kredit yang solid dari lembaga pemeringkat terkemuka, tingkat likuiditas yang memadai di pasar sekunder untuk memastikan kemudahan jual-beli, serta reputasi yang baik dari lembaga penerbit obligasi, guna menjaga kualitas dan keamanan transaksi.
Data yang dipaparkan oleh BI menunjukkan bahwa obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh SMF memiliki tingkat likuiditas yang jauh lebih tinggi di pasar sekunder dibandingkan dengan Efek Beragun Aset (EBA) SMF. Sebagai contoh, rata-rata transaksi harian (RRH) untuk obligasi dan sukuk SMF pada tahun 2025 masing-masing mencapai Rp 26,5 miliar dan Rp 11,52 miliar. Angka ini kontras dengan EBA SMF yang hanya mencatat RRH sebesar Rp 210 juta, mengindikasikan aktivitas perdagangan yang lebih rendah. Lebih lanjut, sekitar 42 persen dari total obligasi dan sukuk SMF saat ini dimiliki oleh perbankan, menunjukkan penerimaan yang signifikan dari sektor finansial dan potensi besar untuk dijadikan agunan dalam transaksi repo tanpa menimbulkan gangguan signifikan pada stabilitas pasar.
“Kami memiliki harapan besar bahwa dengan adanya perluasan instrumen ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia akan lebih termotivasi untuk secara aktif menerbitkan obligasi,” tutur Fitra. Ia melanjutkan, “Dengan demikian, mereka tidak hanya akan mendapatkan akses ke alternatif sumber pinjaman yang lebih variatif dan fleksibel, tetapi juga dapat memperoleh biaya dana yang lebih efisien dibandingkan dengan metode pembiayaan tradisional yang mungkin memiliki keterbatasan. Ini akan secara langsung menggarisbawahi dampak positif kebijakan ini terhadap daya saing dan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia.”
Bank Indonesia secara konsisten mencatat bahwa pengembangan pasar repo memiliki peran sentral dalam memperkuat fondasi dan memperdalam struktur pasar keuangan nasional. Secara spesifik, kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran obligasi korporasi sebagai tulang punggung sumber pembiayaan ekonomi yang lebih kuat dan stabil. Dengan adanya perluasan instrumen underlying transaksi repo BI, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam transaksi surat berharga berkualitas tinggi. Fenomena ini, pada gilirannya, akan secara langsung mendorong peningkatan likuiditas di pasar keuangan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penurunan biaya pinjaman bagi korporasi, menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Inisiatif strategis ini hadir di tengah kenyataan bahwa pasar obligasi korporasi Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan tercatat relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia. Berdasarkan data komprehensif dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Asian Bonds Online yang dirilis pada tahun 2024, nilai outstanding obligasi korporasi di Indonesia baru mencapai angka 2,1 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan sekitar 29 miliar dolar AS, dari total PDB Indonesia yang tercatat sebesar 1,396 triliun dolar AS. Kesenjangan ini menunjukkan ruang yang sangat besar untuk pertumbuhan dan pengembangan yang dapat diisi melalui kebijakan inovatif seperti ini.
“Rasio penetrasi obligasi korporasi di Indonesia ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kekuatan ekonomi lain di kawasan,” papar Fitra, menggarisbawahi urgensi perubahan. Ia memberikan perbandingan yang mencolok: Korea Selatan memiliki rasio sebesar 60,7 persen dari PDB, Singapura dengan 27,06 persen, dan Jepang dengan 16,84 persen. Data ini secara jelas menyoroti potensi besar yang belum tergarap di pasar obligasi korporasi Indonesia, yang dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Fitra juga menambahkan bahwa secara keseluruhan, total rasio utang terhadap PDB Indonesia tercatat sebesar 40,19 persen, di mana nilai outstanding obligasi pemerintah dan bank sentral menyumbang 387 miliar dolar AS atau setara dengan 27,72 persen dari PDB. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pembiayaan masih didominasi oleh sektor publik, dan perluasan instrumen repo diharapkan dapat menyeimbangkan struktur pendanaan, mendorong partisipasi swasta yang lebih besar.
Optimalisasi pemanfaatan obligasi korporasi melalui mekanisme transaksi repo diyakini secara fundamental dapat memperdalam pasar keuangan domestik. Ini sekaligus akan memperluas cakupan sumber pembiayaan jangka panjang yang tersedia bagi dunia usaha, memberikan fleksibilitas dan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, perluasan instrumen underlying repo yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bukan hanya sekadar perubahan teknis administratif, melainkan sebuah strategi krusial dan mendasar untuk memperkuat struktur pendanaan nasional secara menyeluruh, serta menjadi motor penggerak untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.
Lebih dari sekadar menyediakan alternatif sumber dana bagi bank-bank untuk mengelola likuiditasnya, kebijakan inovatif ini juga diproyeksikan akan secara signifikan meningkatkan likuiditas di pasar obligasi korporasi. Peningkatan likuiditas ini diharapkan dapat menjadikan obligasi korporasi lebih menarik di mata para investor, baik domestik maupun internasional, mendorong mereka untuk lebih percaya diri menempatkan dananya pada instrumen tersebut. Pada akhirnya, ini akan menciptakan siklus positif di mana permintaan dan penawaran obligasi korporasi akan meningkat, memperkuat perannya sebagai instrumen investasi dan pembiayaan yang vital dalam ekosistem ekonomi Indonesia.
Sumber: IDN Times
