HIMBAUAN – Harapan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, yang difasilitasi oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), kerap kali terbentur masalah klasik: rekam jejak keuangan yang kurang mulus. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa banyak calon debitur MBR yang kesulitan mengakses FLPP karena riwayat kredit mereka tercoreng tunggakan, tak jarang berasal dari pinjaman online (pinjol).
Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi tembok penghalang bagi mereka. Ironisnya, menurut Heru, banyak calon debitur sebenarnya memiliki niat baik untuk melunasi utang tersebut. “Mereka ada kemauan untuk melunasi, tapi krediturnya sudah tidak eksis lagi,” ungkap Heru saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (11 November 2025).
Kondisi ini menghadirkan dilema. Calon debitur yang ingin membersihkan namanya dari catatan utang pinjol, justru kesulitan mencari tahu ke mana harus membayar, lantaran perusahaan pemberi pinjaman sudah tidak beroperasi lagi. Selain itu, utang-utang lain yang tidak segera dilunasi juga menjadi batu sandungan saat proses pengajuan KPR.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Heru menjelaskan bahwa pengajuan KPR bersubsidi juga bisa terhambat jika salah satu pasangan, baik suami maupun istri, masih memiliki tanggungan utang. Bank, dalam proses verifikasi, akan melihat profil keuangan keluarga secara keseluruhan berdasarkan data Kartu Keluarga.
“Itu sebenarnya tidak terlalu bersifat material, tapi menjadi penghambat seseorang untuk bisa mengakses KPR-FLPP,” imbuh Heru. Sebuah ironi, bukan? Utang yang mungkin nilainya tidak seberapa, bisa menggagalkan impian sebuah keluarga untuk memiliki rumah.
Menyadari masalah ini, BP Tapera telah menjalin komunikasi dengan sejumlah bank penyalur dana FLPP. Tujuannya adalah mencari solusi bagi MBR yang memiliki tunggakan utang. Heru mengisyaratkan perlunya intervensi kebijakan agar kelompok ini tetap mendapatkan akses KPR.
“Karena kalau tidak ada intervensi kebijakan mungkin juga MBR seumur-umur tidak akan bisa mengajukan KPR,” tegasnya. Sebuah pernyataan yang menggambarkan betapa krusialnya peran pemerintah dalam menjembatani kesenjangan ini.
Seperti diketahui, FLPP merupakan fasilitas yang disediakan BP Tapera untuk membantu MBR dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta agar mampu membeli rumah. Program ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target ambisius, yakni program 3 juta rumah. Namun, target ini akan sulit dicapai jika masalah klasik terkait rekam jejak keuangan MBR tidak segera diatasi.
Pilihan Editor: Angin Segar Proyek 3 Juta Rumah (External link ke artikel “Angin Segar Proyek 3 Juta Rumah” jika tersedia)
Secara Otomatis:
* KPR Bersubsidi: Program pemerintah yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan bunga rendah dan cicilan ringan.
* FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan): Dana yang disediakan oleh pemerintah melalui BP Tapera untuk mendukung KPR bersubsidi.
* MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah): Kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas yang menjadi sasaran program KPR bersubsidi.
* SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan): Sistem yang mencatat riwayat kredit individu, termasuk tunggakan dan pinjaman.
* BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat): Badan yang mengelola dana tabungan perumahan dan menyalurkan FLPP.
* Pinjol (Pinjaman Online): Pinjaman yang diberikan melalui platform online dengan proses yang cepat dan mudah, namun seringkali dengan bunga yang tinggi.
Penting untuk diingat, memiliki rumah bukan hanya sekadar memiliki bangunan fisik. Lebih dari itu, rumah adalah tempat berteduh, tempat keluarga berkumpul, dan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan agar impian MBR untuk memiliki rumah tidak kandas di tengah jalan. OJK
