HIMBAUAN – Kota Manokwari menjadi saksi bisu langkah strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat fondasi ekonomi dan literasi finansial di ujung timur Indonesia. Pada hari Jumat lalu, OJK secara resmi meresmikan Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Peresmian ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah penegasan komitmen kuat lembaga pengawas sektor jasa keuangan untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, menjadi garda terdepan dalam mendorong inklusi keuangan, memfasilitasi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan perlindungan konsumen di wilayah yang kaya potensi ini.
Dalam sambutannya yang penuh makna, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menggarisbawahi pentingnya kehadiran OJK di daerah. “OJK di daerah bukan sekadar perpanjangan tangan dari pusat, tetapi ujung tombak yang mengeksekusi kebijakan dan memastikan inklusi keuangan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Mahendra. Pernyataan ini menegaskan peran krusial Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai pionir yang akan menerjemahkan kebijakan nasional menjadi aksi nyata di tingkat lokal, menjembatani kesenjangan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran OJK di Manokwari, sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, juga diyakini akan menjadi katalisator bagi penguatan koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah, para pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan yang tersebar di wilayah Indonesia Timur. Ini merupakan langkah progresif untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih solid dan responsif terhadap dinamika regional.
Lebih lanjut, Mahendra Siregar menekankan bahwa optimalisasi kerja pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Kantor OJK ini akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pengawasan yang efektif dan program pengembangan yang terarah, OJK diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, memicu inovasi di sektor jasa keuangan, serta yang terpenting, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kepercayaan publik adalah pilar utama stabilitas sistem keuangan, dan OJK bertekad untuk membangun pilar tersebut melalui transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang prima.
Antusiasme terhadap kehadiran OJK ini turut disuarakan oleh Gubernur Papua Barat Daya, Dominggus. Beliau menyampaikan keyakinannya bahwa keberadaan OJK memiliki potensi besar untuk menjadi motor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen utama yang diharapkan dapat dioptimalkan adalah program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD, sebagai forum koordinasi lintas sektoral, akan mendapatkan dukungan penuh dari OJK dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai program yang bertujuan untuk membuka akses keuangan seluas-luasnya bagi masyarakat. “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat Papua Barat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada OJK yang menunjukkan komitmen nyata untuk mendorong perkembangan perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Papua Barat,” ungkap Dominggus, menegaskan sinergi positif antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan.
Peresmian yang bersejarah ini juga turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan pemangku kepentingan, menunjukkan bobot dan harapan besar yang disematkan pada Kantor OJK yang baru ini. Terlihat hadir Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani; Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat, Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek; jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda); serta Pimpinan Industri Jasa Keuangan (IJK) yang beroperasi di wilayah Papua Barat. Kehadiran mereka menegaskan dukungan kolektif terhadap misi OJK dalam membangun sektor keuangan yang kuat dan inklusif di Tanah Papua.
Peran Strategis Kantor OJK di Papua
Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya kini berada di bawah kepemimpinan Budi Rahman, yang menjabat sebagai Kepala OJK. Dengan tanggung jawab yang tidak ringan, Budi Rahman dan timnya akan mengemban tugas vital dalam pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan yang meliputi satu kota dan dua belas kabupaten yang tersebar di kedua provinsi tersebut. Wilayah kerja yang luas ini mencakup Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Tambrauw. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan finansial yang unik, menuntut pendekatan OJK yang adaptif dan komprehensif.
Sebagai gambaran mengenai potensi dan tantangan di wilayah ini, data hingga November 2025 menunjukkan bahwa jumlah lembaga jasa keuangan di bidang perbankan mencapai angka yang signifikan. Tercatat sebanyak 178 Kantor Cabang Bank Umum Konvensional yang tersebar luas, siap melayani berbagai kebutuhan perbankan masyarakat. Selain itu, terdapat pula 6 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan mikro, khususnya bagi UMKM dan masyarakat di pedesaan. Keberadaan jaringan perbankan ini menjadi tulang punggung dalam upaya peningkatan akses keuangan dan penyaluran kredit produktif.
Tidak hanya sektor perbankan, sektor jasa keuangan nonbank juga menunjukkan geliat yang kuat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tercatat sebanyak 74 jaringan kantor lembaga jasa keuangan nonbank. Angka ini terdiri dari 18 jaringan kantor di sektor Pasar Modal, yang menunjukkan potensi pertumbuhan investasi dan mobilisasi dana jangka panjang. Lebih lanjut, terdapat 56 jaringan kantor yang mencakup sektor Perasuransian, yang berfungsi sebagai jaring pengaman finansial bagi masyarakat; Perusahaan Pergadaian, yang menawarkan solusi pembiayaan cepat dan terjangkau; serta Permodalan Nasional Madani (PNM), yang secara spesifik fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan ultra mikro. Keberagaman lembaga jasa keuangan ini mencerminkan dinamika ekonomi lokal dan membuka peluang yang luas bagi OJK untuk mengoptimalkan perannya dalam pengawasan, pengembangan, dan perlindungan konsumen.
Dengan peresmian Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ini, harapan besar disematkan pada OJK untuk menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan ekonomi regional. Melalui komitmen yang kuat, sinergi yang harmonis dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, serta strategi yang terarah, OJK siap mewujudkan inklusi keuangan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan perlindungan konsumen yang optimal demi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Sumber: MSN
