HIMBAUAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal sebagai Whoosh. Penegasan ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait proyek strategis nasional ini tidak akan mengintervensi atau menghentikan proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
Tanak, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/11), menjelaskan secara gamblang. “Penyelidikan tidak ada larangan kan, tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya, menekankan independensi lembaga antirasuah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menambahkan bahwa esensi dari penyelidikan ini adalah untuk mendalami secara menyeluruh apakah terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi. Apabila nantinya tidak ditemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan proses ke tahap penyidikan, maka penyelidikan akan secara profesional ditutup. Namun, jika sebaliknya, ditemukan adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut, KPK siap melaporkannya kepada Presiden.
“Ketika ada (indikasi korupsi) tentunya Presiden juga akan menerima,” kata Tanak, menyiratkan bahwa penemuan korupsi akan sejalan dengan amanat Presiden. Ia mengingatkan kembali tentang ‘Astacita ketujuh’ yang diemban oleh Presiden, yang secara tegas menekankan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Meskipun demikian, Tanak menegaskan bahwa hingga detik ini, tim penyelidik KPK masih terus bekerja keras mengumpulkan data dan informasi terkait proyek Whoosh. Proses ini dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang valid dan bukti yang kuat, jauh dari spekulasi maupun asumsi.
“Itu penyelidik masih melakukan penyelidikan. Masih mengumpulkan data dan informasi. Begitu. Supaya tidak salah dalam menetapkan,” jelasnya, menggarisbawahi kehati-hatian dalam proses hukum yang panjang dan kompleks. KPK, lanjutnya, memberikan keleluasaan penuh kepada para penyelidik dalam proses pencarian barang bukti yang krusial ini, tanpa ada batasan atau intervensi internal.
“Kami memberikan kesempatan penuh kepada penyelidik untuk melakukan penyelidikan, untuk mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dengan data dan informasi itu dapat mereka simpulkan bahwa ini sebuah tindak pidana korupsi,” papar Tanak. Ia menambahkan bahwa setelah fase pengumpulan bukti ini tuntas, penyelidik akan mengajukan permintaan ekspose atau pemaparan hasil di hadapan para pimpinan KPK untuk menentukan langkah selanjutnya, baik itu penghentian atau peningkatan status ke penyidikan.
Di sisi lain, respons terhadap polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah lebih dulu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, beliau telah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas penyelesaian proyek Whoosh yang belakangan ini kerap menjadi sorotan publik akibat berbagai dinamika dan tantangan yang menyertainya.
“Tidak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” tegas Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11). Pernyataan ini disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, menunjukkan komitmen kuatnya terhadap proyek transportasi modern tersebut demi kemajuan bangsa.
Presiden Prabowo juga menggarisbawahi bahwa transportasi publik sekelas Whoosh tidak semestinya hanya dinilai dari perspektif keuntungan finansial semata. Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya manfaat sosial yang dapat diberikan proyek ini kepada masyarakat luas sebagai nilai utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap pembangunan infrastruktur vital.
“Hitung manfaat untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya Public Service Obligation,” jelasnya, menyoroti bahwa pola pikir ini umum diterapkan secara global untuk layanan publik yang strategis. Bagi Prabowo, transportasi umum merupakan wujud nyata dari pelayanan negara kepada warganya, bukan semata-mata entitas bisnis yang berorientasi profit.
Oleh karena itu, Presiden meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran publik dan memecah belah persatuan. Prabowo juga memberikan jaminan bahwa dana negara akan dipastikan penggunaannya secara optimal demi kepentingan masyarakat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur transportasi umum yang berkualitas dan terjangkau.
“Uang rakyat tidak boleh dicari. Akan kami kembalikan untuk pelayanan kepada rakyat,” pungkasnya, menegaskan kembali komitmennya dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan publik secara berkelanjutan.
Sumber: Antara News
