Badan Gizi Nasional Perkuat Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis Pasca Insiden Keracunan
Kasus keracunan makanan yang sempat menimpa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu respons serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam upaya meningkatkan standar sanitasi dan menjamin keamanan konsumsi, BGN secara tegas menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melakukan perubahan signifikan dalam proses penyiapan makanan. Langkah krusial yang diamanahkan adalah penggunaan air galon untuk seluruh aktivitas memasak, serta penerapan saringan air untuk kebutuhan mencuci bahan pangan. HIMBAUAN ini merupakan bagian integral dari komitmen BGN untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan memenuhi kriteria higienis tertinggi, sebagaimana dapat diakses melalui bgn.go.id/pedoman-keamanan-pangan-mbg.
Mengapa BGN Menginstruksikan Penggunaan Air Galon untuk MBG?
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa instruksi penggunaan air galon merupakan langkah fundamental untuk memperkuat sanitasi dapur SPPG. Kejadian keracunan yang terjadi sebelumnya menunjukkan adanya celah dalam standar kebersihan, khususnya terkait sumber air yang digunakan. Dalam paparannya saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, serta Kepala BPOM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10), Dadan menekankan pentingnya sumber air yang bersih dan aman. “Kami sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon untuk memasak,” kata Dadan. Ia juga menambahkan, “Untuk mencuci, airnya perlu diberikan saringan.” Penggunaan air galon meminimalisir risiko kontaminasi dari sumber air yang tidak terjamin kebersihannya, sementara saringan memastikan partikel dan mikroorganisme berbahaya dapat dieliminasi dari air cucian, menjaga kebersihan bahan baku sebelum diolah.
Bagaimana BGN Meningkatkan Sertifikasi Keamanan Pangan Program MBG?
Selain langkah responsif, BGN juga tengah menata fondasi jangka panjang untuk keamanan pangan melalui kerangka regulasi dan sertifikasi yang komprehensif. Dadan Hindayana mengemukakan bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan Kepala BGN yang khusus mengatur persiapan sertifikasi higiene dan sanitasi. Kebijakan ini menegaskan komitmen BGN untuk tidak hanya mengatasi masalah sanitasi, tetapi juga menerapkan sistem sertifikasi keamanan pangan yang lebih maju. Sistem yang dimaksud adalah Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan. HACCP bertujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi, bukan sekadar merespons setelahnya. Saat ini, persiapan telah memasuki tahap krusial, yaitu menentukan lembaga independen tersertifikasi yang memiliki kapabilitas dan otoritas untuk melaksanakan sertifikasi keamanan pangan tersebut.
Sertifikasi ini akan menjadi standar baku dan pegangan mutlak bagi setiap SPPG yang bertugas memasak untuk program MBG. “Nantinya, akan berlaku dua sertifikasi utama,” jelas Dadan. “Yaitu sertifikasi higienis berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kemudian sertifikasi HACCP dari Lembaga Independen untuk Keamanan Pangan.” Kombinasi kedua sertifikasi ini dirancang untuk menciptakan lapisan perlindungan ganda. SLHS memastikan bahwa fasilitas dan praktik operasional memenuhi standar kebersihan dasar yang ditetapkan pemerintah, sementara HACCP menyediakan kerangka kerja yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi dan mengendalikan titik-titik kritis dalam seluruh rantai produksi makanan, dari bahan baku hingga penyajian.
Peran Puskesmas dan UKS dalam Mitigasi dan Penanganan Darurat MBG
Dalam upaya mitigasi risiko kesehatan dan kesiapan penanganan darurat, BGN juga memutuskan untuk memperluas keterlibatan Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Keputusan ini diambil pasca rapat koordinasi lintas lembaga yang melibatkan berbagai pihak terkait. Dadan menjelaskan bahwa pelibatan Puskesmas dan UKS akan semakin diintensifkan. Puskesmas, sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, akan berperan vital dalam pengawasan kesehatan, edukasi higienis, serta respons cepat terhadap insiden keracunan atau masalah kesehatan lainnya yang mungkin timbul dari program MBG. Sementara itu, UKS akan fokus pada edukasi gizi dan sanitasi di lingkungan sekolah, tempat sebagian besar penerima manfaat MBG berada. Keterlibatan kedua institusi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat, respons yang lebih sigap, dan kesadaran kesehatan yang lebih tinggi di seluruh ekosistem program Makan Bergizi Gratis.
Langkah-langkah strategis ini, mulai dari perubahan praktik operasional harian hingga implementasi sistem sertifikasi berstandar internasional dan penguatan jaringan mitigasi, menunjukkan keseriusan BGN dalam memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyediakan nutrisi, tetapi juga menjamin keamanan dan kualitas pangan bagi seluruh penerima manfaat di Indonesia.
Tag Headline: Keamanan Pangan, Program Gizi Nasional, Makan Bergizi Gratis, Sertifikasi HACCP, Sanitasi Dapur
Tag Featured: Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, SPPG, Puskesmas, UKS
{{category}}: Kesehatan, Gizi, Kebijakan Publik, Sanitasi
Tag With Coma: Badan Gizi Nasional, Makan Bergizi Gratis, Keracunan Makanan, Sanitasi, Keamanan Pangan, Air Galon, Sertifikasi Higiene, HACCP, SLHS, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, UKS, Dadan Hindayana, DPR RI, Komisi IX, Menteri Kesehatan, BKKBN, BPOM, Mitigasi Kesehatan, Penanganan Darurat, Gizi Anak, Program Pemerintah, Standar Kebersihan, Inovasi Gizi, Regulasi Pangan, Kesehatan Masyarakat, Pengawasan Mutu, Edukasi Sanitasi, Ketahanan Pangan
