HIMBAUAN – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dengan tegas menepis keraguan mengenai kelayakan penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, langkah ini bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi praktik standar di berbagai negara maju, menunjukkan penerimaan global terhadap teknologi energi tersebut.
Dalam kesempatan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa, 28 Oktober 2025, Bahlil memaparkan bahwa sejumlah negara telah jauh lebih maju dalam implementasi etanol. “Di India sudah menggunakan E30, Amerika Serikat telah mengimplementasikan E20, dan Thailand pun sudah menerapkan E20,” ujarnya, menyoroti bahwa Indonesia justru relatif tertinggal dalam adopsi bahan bakar terbarukan ini. Pemerintah sendiri berencana untuk mewajibkan penggunaan BBM dengan kandungan etanol 10 persen, atau yang dikenal sebagai E10, mulai tahun 2027.
Bahlil lebih lanjut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tingkat konsumsi BBM yang sangat tinggi, mencapai angka 42 juta ton setiap tahun. Ironisnya, sekitar 20 hingga 30 juta ton dari total konsumsi tersebut masih bergantung pada impor. Oleh karena itu, kebijakan E10 diklaim sebagai strategi vital untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan BBM dari luar negeri, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Tidak hanya itu, Ketua Umum Partai Golkar ini juga optimis bahwa implementasi E10 akan membawa dampak positif yang luas, seperti penciptaan lapangan kerja baru dan pendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Wacana penggunaan etanol sebagai campuran BBM ini sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Perhatian tertuju setelah PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan APR (joint venture BP-AKR) membatalkan pembelian base fuel dari Pertamina. Pembatalan tersebut dikabarkan lantaran adanya kandungan etanol dalam base fuel yang diimpor oleh Pertamina, memicu perdebatan mengenai standar dan kesiapan infrastruktur.
Namun, tidak semua pihak menyambut baik kebijakan ini. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, melontarkan kekhawatiran yang signifikan. Menurut Fabby, pencampuran etanol ke dalam BBM berpotensi mengurangi kandungan energi pada bahan bakar tersebut. “Bisa jadi konsumsi bahan bakar lebih besar untuk jarak tempuh yang sama, dibandingkan jika tanpa campuran,” kata Fabby melalui pesan teks pada Ahad, 5 Oktober 2025, menggarisbawahi potensi inefisiensi.
Fabby menambahkan bahwa berdasarkan asumsinya, jika BBM dicampur dengan etanol sebanyak 10 persen, seperti yang direncanakan pemerintah, maka efisiensi bahan bakar (fuel economy) dapat berkurang sekitar 3 hingga 4 persen. Lebih dari itu, ia juga mengingatkan akan adanya risiko serius, yaitu potensi korosi pada mesin kendaraan. Hal ini disebabkan oleh sifat etanol yang mudah menyerap air, sebuah karakteristik yang dapat memicu kerusakan jangka panjang pada komponen mesin.
Alfitria Nefi P berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Jika Bahlil Memberlakukan Mandatori Biodiesel B50
