HIMBAUAN – 
Bagaimana Penutupan Pemerintahan AS Mempengaruhi Ekonomi Global dan Prospek Ekspor Indonesia?
Pemerintah Amerika Serikat mengalami penutupan operasional, yang dikenal sebagai government shutdown, sejak Rabu, 1 Oktober 2025. Peristiwa ini, yang terjadi akibat kegagalan Kongres menyepakati alokasi anggaran belanja federal sebelum dimulainya tahun fiskal baru, menimbulkan gelombang ketidakpastian yang merambat jauh melampaui batas negara Paman Sam. Deni Friawan, seorang Peneliti Senior dari Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), secara eksplisit menguraikan potensi dampak krusial dari fenomena ini terhadap perekonomian global, khususnya Indonesia. Menurut Deni Friawan, dampak langsung dan tidak langsung ini mencakup terganggunya ekspor Indonesia ke AS, peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan, hingga penundaan proses negosiasi tarif yang sedang berlangsung.
Namun, Deni Friawan menegaskan bahwa skala dan intensitas dampak tersebut sangat bergantung pada durasi penutupan operasional pemerintah AS. Bila penutupan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif singkat, yaitu kurang dari 2-3 pekan, dampaknya diperkirakan tidak akan terlalu besar dan cenderung dapat dimitigasi. Sebaliknya, jika durasi penutupan memanjang melebihi satu bulan, seperti yang pernah terjadi pada periode sebelumnya, dampaknya diprediksi akan menjadi sangat signifikan dan meluas. Menurut Deni Friawan, “Mengingat AS adalah salah satu perekonomian terbesar di dunia, rambatan dampaknya bukan hanya pada domestik AS, tetapi juga pada perekonomian dunia dan termasuk Indonesia.” Pernyataan ini disampaikan ketika beliau dihubungi oleh Tempo pada Minggu, 5 Oktober 2025.
Salah satu jalur utama transmisi dampak penutupan pemerintah AS adalah melalui sektor konsumsi domestik. Penutupan operasional pemerintah AS secara langsung menginduksi penurunan signifikan dalam konsumsi domestik di Amerika Serikat. Mekanisme ini terjadi karena ribuan pegawai federal, yang merupakan bagian integral dari struktur ekonomi AS, terpaksa cuti tanpa gaji atau bekerja tanpa bayaran, yang secara kolektif mengurangi daya beli dan kepercayaan konsumen. Menurut Deni Friawan, kondisi tersebut secara alami akan mengurangi permintaan dari pasar Amerika Serikat terhadap berbagai barang-barang ekspor. Dampak pengurangan permintaan ini secara langsung dan tidak langsung dapat mengganggu aliran ekspor produk-produk dari Indonesia. Beliau menambahkan, “Terutama yang terkait dengan sektor tekstil, garment, dan footwear, juga produk elektronik dan yang lainnya,” menunjukkan kerentanan spesifik sektor-sektor ini terhadap fluktuasi permintaan dari pasar AS.
Selain itu, penutupan operasional pemerintah AS yang berkepanjangan secara substansial meningkatkan tingkat ketidakpastian di pasar keuangan internasional. Peningkatan ketidakpastian ini memicu reaksi prediktif dari para investor, yang cenderung mengalihkan investasi mereka ke aset-aset yang dinilai lebih aman dan menjamin kepastian investasi. Fenomena ini, yang dikenal sebagai efek flight to safety, menyebabkan pergeseran modal keluar dari negara-negara berkembang (emerging market) seperti Indonesia. Menurut analisis Deni Friawan, modal investor akan mengalir dari Indonesia menuju negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju dan stabil, seperti Amerika Serikat sendiri, Jepang, ataupun negara-negara di Eropa. Pengalihan investasi juga terjadi dari instrumen keuangan berisiko lebih tinggi seperti obligasi atau saham-saham negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman. Sebagai contoh, Deni Friawan menyebutkan, “Seperti emas atau obligasi pemerintah negara maju,” sebagai destinasi investasi yang diminati dalam kondisi ketidakpastian ini.
Imbas dari terhentinya seluruh operasional pemerintah AS juga meluas pada proses negosiasi bilateral dengan pihak asing, termasuk Indonesia. Negosiasi yang sedang berlangsung antara Indonesia dan AS, yang memiliki tujuan strategis untuk mendapatkan pengecualian tarif bagi barang-barang tertentu dari Indonesia, terpaksa ditunda tanpa batas waktu yang jelas. Penundaan ini akan berlangsung hingga penutupan operasional pemerintah AS terselesaikan. Menurut Deni Friawan, Pemerintah Indonesia masih harus menunggu dan menerima keputusan tarif sebesar 19 persen yang sebelumnya telah disepakati. Beliau menjelaskan urgensi negosiasi ini dengan menyatakan, “Yang mau kita minta adalah ada pengecualian barang-barang tertentu, sampai shutdown belum selesai, pengecualian itu tentu belum bisa kita dapatkan.” Ini menandakan bahwa proses diplomasi dan perdagangan vital terhambat, berpotensi merugikan daya saing produk Indonesia di pasar AS.
Penyebab utama di balik penutupan operasional pemerintah Amerika Serikat ini adalah kegagalan Kongres, sebagai lembaga legislatif AS, untuk menyetujui undang-undang alokasi anggaran belanja federal sebelum tahun fiskal baru dimulai. Konsekuensi langsung dari kegagalan legislatif ini adalah terhentinya sebagian besar layanan publik di negara tersebut. Pada Minggu, 5 Oktober 2025, penutupan sebagian operasional pemerintah AS telah memasuki hari kelima, yang mengindikasikan bahwa kebuntuan politik masih berlanjut tanpa solusi yang terlihat dalam waktu dekat. Dilansir dari USA Today, pimpinan Senat AS hingga saat ini belum mampu mengumpulkan 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan rancangan undang-undang anggaran. Kondisi ini secara eksplisit mengindikasikan bahwa penutupan pemerintah akan terus berlanjut setidaknya hingga Senin, 6 Oktober 2025, memperpanjang periode ketidakpastian dan dampak ekonomi.
Pilihan Editor: Untung-Rugi Kesepakatan Dagang Indonesia-Eropa
Sumber: Tempo.co
Dampak Government Shutdown AS, Ekonomi Global, Ekspor Indonesia, CSIS, Pasar Keuangan, Negosiasi Tarif
True
Ekonomi, Internasional, Analisis
government shutdown, penutupan pemerintah AS, Amerika Serikat, ekonomi global, ekspor Indonesia, CSIS, Deni Friawan, pasar keuangan, flight to safety, negosiasi tarif, tekstil, garment, footwear, produk elektronik, Kongres AS, undang-undang anggaran
