Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) telah melayangkan kritik keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah, mendesak penghentian sementara operasionalnya. Desakan ini disampaikan langsung oleh sepuluh orang perwakilan AEI dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Senin, 29 September 2025.
Mengapa Aliansi Ekonom Indonesia Mendesak Penghentian Program Makan Bergizi Gratis?
Alasan utama di balik desakan penghentian program MBG adalah adanya dugaan misalokasi anggaran yang bersifat masif dan serangkaian insiden keracunan yang menimpa para penerima manfaat. Setelah pertemuan krusial dengan Menko Perekonomian, perwakilan AEI, Lili Yan Ing, kepada awak media menegaskan prioritas untuk segera menghentikan program tersebut. Beliau menyatakan, “Intinya kami menekankan itu (MBG) disetop dulu. Dihentikan dulu karena terjadi massive misallocation,” menggarisbawahi urgensi peninjauan ulang terhadap implementasi program yang dinilai tidak efektif dan kontraproduktif.
Bagaimana Kritik Misalokasi Anggaran Program MBG Didasarkan?
AEI secara tegas mengkritik alokasi anggaran yang mereka sebut “jumbo” untuk program MBG, yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk program ini, dan angka tersebut direncanakan melonjak drastis menjadi Rp 335 triliun pada tahun berikutnya. Namun, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah hanya memerlukan alokasi maksimal Rp 8 triliun dalam satu tahun untuk mencapai tujuan yang sama.
Perhitungan ini berdasarkan analisis sederhana yang dilakukan oleh AEI, mengacu pada data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Menurut riset sederhana AEI yang mengutip data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), hanya 4% dari total 80 juta siswa di Indonesia yang teridentifikasi mengalami kekurangan makanan. Angka ini setara dengan sekitar 3,2 juta siswa yang memerlukan bantuan gizi.
Lili Yan Ing menjelaskan lebih lanjut detail perhitungan yang dilakukan oleh AEI: dengan asumsi biaya Rp 10.000 per porsi makanan, diberikan selama 20 hari dalam sebulan, dan berlangsung selama 12 bulan dalam satu tahun, alokasi dana maksimal yang dibutuhkan pemerintah hanya akan mencapai Rp 8 triliun. Perhitungan ini secara jelas menunjukkan kesenjangan signifikan antara anggaran yang diusulkan pemerintah dan estimasi kebutuhan yang lebih efisien berdasarkan data faktual.
Apa Dampak Keracunan Massal Terhadap Tujuan Program MBG?
Aspek lain yang menjadi sorotan utama Aliansi Ekonom Indonesia adalah insiden keracunan massal yang terjadi setelah konsumsi makanan dari program MBG. Teuku Riefky, seorang peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), secara khusus menyoroti kejadian keracunan ini sebagai sesuatu yang “kontraproduktif dengan tujuan awal untuk menyehatkan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa alih-alih meningkatkan kesehatan siswa, program tersebut justru menimbulkan risiko serius dan dampak negatif yang bertentangan dengan esensi keberadaannya.
Situasi ini diperparah dengan data yang mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (Cisdi) per 19 September 2025, angka siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG telah melampaui 5.000 jiwa. Data ini memperkuat argumen para ekonom mengenai kegagalan program dalam mencapai tujuan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, sekaligus menunjukkan skala permasalahan yang perlu segera ditangani.
Bagaimana Beban Biaya Pemulihan Memperparah Kondisi Keluarga Penerima Manfaat?
Selain dampak kesehatan langsung, insiden keracunan dari program MBG juga menimbulkan konsekuensi finansial yang memberatkan. Menurut Teuku Riefky dari LPEM FEB UI, biaya pemulihan akibat keracunan ini kemungkinan besar akan ditanggung oleh keluarga penerima manfaat. Beliau mengkritisi bahwa “Ini tidak termasuk dalam anggaran MBG yang sudah inefisien ini,” sebuah fakta yang menambah kompleksitas permasalahan.
Kondisi ini menciptakan beban tambahan yang tidak terduga bagi keluarga yang rentan atau miskin, yang sejatinya seharusnya terbantu oleh program pemerintah. Alih-alih mendapatkan manfaat gizi yang diharapkan, mereka justru dihadapkan pada pengeluaran medis yang tidak terencana. Situasi ini kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, karena program MBG justru berpotensi memperparah kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat akibat efek samping yang tidak terantisipasi.
Mengapa Penghentian Program MBG Mendesak dan Tak Terelakkan?
Melihat akumulasi bukti mengenai misalokasi anggaran yang masif, ketidakefektifan program, dan serangkaian insiden keracunan yang membahayakan kesehatan siswa, para ekonom mendesak pemerintah untuk segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis. Penghentian sementara ini dianggap krusial sebagai langkah awal untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan fundamental terhadap struktur dan implementasi program. Desakan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, terutama ketika menyangkut program yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
HIMBAUAN: Untuk memastikan pengelolaan anggaran negara yang transparan, akuntabel, dan benar-benar memprioritaskan kesejahteraan masyarakat secara tepat sasaran, pemerintah diharapkan mempertimbangkan masukan kritis dari para pakar ekonomi. HIMBAUAN untuk selalu mengedepankan data dan analisis mendalam dalam setiap perumusan kebijakan strategis dapat diakses melalui Anda.com/himbauan-ekonomi.
Pilihan Editor: Kepala BGN: Kami Lalai, karena Itu Mohon Maaf
Tag Headline,Featured,Krisis Gizi
Tag With coma Seacara Otomatis: Makan Bergizi Gratis, MBG, Aliansi Ekonom Indonesia, AEI, Airlangga Hartarto, Misalokasi Anggaran, Keracunan Massal, Anggaran Jumbo, Ekonomi Indonesia, LPEM FEB UI, Teuku Riefky, Cisdi, Program Pemerintah, Evaluasi Kebijakan
