HIMBAUAN – Frekuensi konflik sosial berdimensi agama yang terjadi di tengah masyarakat senantiasa menjadi tantangan serius bagi stabilitas dan harmoni bangsa. Situasi ini menuntut upaya pencegahan yang komprehensif agar eskalasi konflik tidak meluas dan mengancam kohesi sosial. Menyadari urgensi tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia telah menempatkan isu konflik sosial berdimensi agama sebagai perhatian utama yang memerlukan penanganan strategis dan terukur.
Sebagai langkah konkret dalam merespons tantangan ini, Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag telah merumuskan lima rekomendasi strategis. Rekomendasi ini merupakan buah dari sebuah inisiatif penting, yakni tindak lanjut dari Workshop Hasil Pemetaan Potensi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan yang diselenggarakan di Jakarta, pada Rabu hingga Jumat, 12-14 November 2025. Forum tersebut menjadi wadah krusial untuk menganalisis akar permasalahan dan menyusun kerangka solusi yang holistik.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan memiliki peran vital sebagai arah kebijakan dalam memperkuat layanan keagamaan dan secara proaktif mencegah potensi konflik. “Peta jalan ini dirancang khusus untuk menciptakan layanan keagamaan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga secara preventif mampu menangkal segala bentuk potensi konflik di tengah dinamika sosial yang kian kompleks,” papar Arsad Hidayat di Jakarta, pada Jumat (14/11), menyoroti urgensi pendekatan antisipatif.
Lebih lanjut, Arsad Hidayat menyampaikan harapan besar agar rekomendasi-rekomendasi ini dapat terimplementasi secara efektif hingga ke tingkat pelaksana di lapangan. Para penyuluh agama dan penghulu, sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam merealisasikan target-target indikator program Direktorat Urusan Agama Islam. Dengan demikian, dampak positif dari upaya pencegahan konflik sosial berdimensi agama dapat dirasakan secara nyata di tengah komunitas.
Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, Kemenag telah menggariskan lima rekomendasi utama yang diharapkan menjadi panduan fundamental dalam upaya pencegahan konflik sosial yang berakar pada perbedaan dimensi agama. Rekomendasi-rekomendasi ini mencakup berbagai aspek strategis yang saling terkait, guna menciptakan ekosistem sosial yang lebih harmonis dan toleran:
1. Penguatan Regulasi.
Langkah pertama dan mendasar adalah melakukan pembaruan serta penyesuaian regulasi di bidang Urusan Agama Islam dan Bina Syariah. Ini mencakup tidak hanya aspek umum keagamaan, tetapi juga regulasi spesifik yang terkait dengan kemasjidan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kerangka hukum yang ada tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan perkembangan pesat masyarakat modern serta kebutuhan keagamaan yang terus berubah. Regulasi yang inklusif dan jelas diharapkan dapat meminimalisir interpretasi yang beragam dan mencegah potensi gesekan sosial.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Kualitas SDM menjadi pilar sentral dalam keberhasilan implementasi setiap kebijakan. Oleh karena itu, rekomendasi kedua berfokus pada penguatan kompetensi aparatur Kemenag, khususnya mereka yang bertugas di lini terdepan. Peningkatan ini akan dilaksanakan melalui berbagai jalur, mulai dari peningkatan pengetahuan regulasi yang komprehensif, pengembangan keterampilan teknis yang relevan, hingga penguasaan jaringan kelembagaan Islam. SDM yang mumpuni diharapkan dapat memberikan layanan keagamaan yang profesional, responsif, dan sekaligus memiliki kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial berdimensi agama.
3. Sinergi Layanan dan Filantropi Keagamaan.
Kesenjangan sosial dan ekonomi seringkali menjadi salah satu pemicu utama konflik. Rekomendasi ini menekankan pentingnya mengoptimalkan sinergi antara berbagai lembaga pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang merata. Lebih dari itu, pemberdayaan filantropi keagamaan, seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, akan dioptimalkan secara lebih terstruktur dan transparan. Dengan pengelolaan yang akuntabel, dana-dana keagamaan ini dapat dialokasikan untuk program-program sosial yang memberdayakan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan pada akhirnya membangun kohesi sosial yang kuat, menjadikannya benteng efektif dalam pencegahan konflik.
4. Penguatan Dialog Keagamaan.
Dialog merupakan jembatan esensial untuk memahami dan menjembatani perbedaan. Rekomendasi keempat menyerukan perluasan dan penajaman forum dialog di lingkungan organisasi keagamaan Islam. Melalui dialog yang intens, konstruktif, dan berkelanjutan, diharapkan berbagai perbedaan pandangan yang berpotensi memicu konflik dapat direduksi, bahkan diatasi. Forum-forum ini akan menjadi wadah vital bagi pertukaran ide, pencarian titik temu, serta pembangunan pemahaman bersama atas isu-isu keagamaan dan sosial, sehingga tercipta iklim saling menghargai dan toleransi di antara umat.
5. Diseminasi Hasil Riset.
Kebijakan yang efektif harus selalu berbasis pada data dan bukti yang akurat. Oleh karena itu, rekomendasi terakhir menitikberatkan pada penguatan penyebarluasan hasil-hasil riset terkait bidang Urusan Agama Islam dan Bina Syariah. Riset-riset ini akan menjadi dasar faktual yang krusial dalam penyusunan kebijakan layanan keagamaan yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berdampak signifikan bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap program atau inisiatif Kemenag akan didasarkan pada pemahaman mendalam tentang realitas sosial-keagamaan, bukan sekadar asumsi, sehingga lebih optimal dalam mencegah dan mengatasi potensi konflik.
Kelima rekomendasi ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenag dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan terhindar dari disintegrasi sosial yang disebabkan oleh perbedaan berdimensi agama. Dengan implementasi yang menyeluruh, didukung oleh sinergi dari berbagai pihak, diharapkan konflik sosial berdimensi agama dapat diminimalisir, bahkan dieliminasi, demi terwujudnya Indonesia yang rukun, bersatu, dan berlandaskan toleransi.
Sumber: JawaPos.com
