HIMBAUAN – Berita Top 3 Dunia pada Selasa, 11 November 2025, menyajikan rangkaian peristiwa penting yang membetot perhatian global. Dari Jakarta hingga Paris dan Washington, sorotan utama tertuju pada kontroversi politik di Indonesia, drama hukum seorang mantan presiden Prancis, hingga langkah diplomatik bersejarah di Gedung Putih. Ketiga isu ini secara otomatis menjadi pembicaraan hangat di berbagai belahan dunia, memicu diskusi mendalam tentang hak asasi manusia, keadilan, dan pergeseran geopolitik.
1. Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Sorotan Media Asing dan Kontroversi yang Berkelanjutan
Keputusan yang diambil pada Senin untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Indonesia, Soeharto, telah memicu gelombang perdebatan sengit. Kontroversi ini tidak hanya berkecamuk di dalam negeri, di antara para aktivis dan akademisi, tetapi juga menarik perhatian luas dari media internasional. Sejumlah kantor berita asing dengan cermat menyoroti penetapan gelar ini, terutama mengingat figur Soeharto yang memegang kendali pemerintahan selama tiga dekade dengan berbagai catatan yang kompleks.
Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan mantan menantu Soeharto, menjadi pihak yang memutuskan pemberian gelar tersebut, menambah lapisan dinamika politik pada polemik ini. Media-media internasional, seperti yang dilaporkan oleh laman Qatar, Al Jazeera, pada Senin, secara lugas memaparkan latar belakang kontroversi tersebut. Menurut Al Jazeera, “Pemberian gelar terhadap Soeharto dilakukan meski menuai kritik di kalangan aktivis dan akademisi Indonesia yang mengutip catatan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan nepotisme yang dilakukan oleh mendiang pemimpin militer tersebut selama tiga dekade pemerintahannya.” Pernyataan ini menegaskan bahwa legitimasi gelar tersebut dipertanyakan secara luas, menyoroti periode kepemimpinan Soeharto yang diwarnai oleh tuduhan-tuduhan serius. Isu pelanggaran hak asasi manusia yang kerap dikaitkan dengan rezim Orde Baru, praktik korupsi, serta tudingan nepotisme menjadi poin-poin krusial yang terus diangkat oleh berbagai pihak. Sorotan media asing ini menggambarkan bagaimana sejarah dan warisan seorang pemimpin dapat terus menjadi bahan perdebatan panjang di mata publik global.
2. Nicolas Sarkozy Dibebaskan dari Penjara Setelah 20 Hari: Babak Baru dalam Drama Hukum Presiden Prancis
Dunia politik Prancis kembali disibukkan dengan perkembangan terbaru dalam kasus hukum yang menjerat mantan Presiden Nicolas Sarkozy. Setelah 20 hari mendekam di penjara La Sante sejak 21 Oktober, Pengadilan Banding Paris pada Senin memerintahkan pembebasan Sarkozy. Keputusan ini, yang secara otomatis dipertimbangkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukumnya, menandai babak baru dalam perjalanan hukum yang kompleks bagi mantan kepala negara tersebut.
Kasus yang menimpa Sarkozy berakar pada dugaan skandal pendanaan kampanye dari Libya, sebuah isu yang telah lama menjadi sorotan publik dan media internasional. Pembebasannya ini, seperti yang dilansir oleh Anadolu, bukanlah akhir dari proses hukum, melainkan penempatan di bawah pengawasan yudisial sembari menunggu proses banding lebih lanjut. Presiden Pengadilan Banding Paris secara tegas menyatakan, “Pengadilan menyatakan permohonan pembebasan dapat diterima dan menempatkan Anda di bawah pengawasan yudisial.” Ini berarti, meskipun Sarkozy kini bebas dari tahanan fisik, ia tetap terikat pada batasan dan pantauan hukum yang ketat, menegaskan bahwa kasusnya masih terus bergulir. Drama hukum yang menimpa seorang mantan presiden ini tidak hanya menguji sistem peradilan Prancis, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya akuntabilitas publik, bahkan bagi figur-figur paling berkuasa.
3. Lawatan Bersejarah: Donald Trump Terima Ahmed Al-Sharaa di Gedung Putih, Presiden Suriah Pertama dalam 80 Tahun
Sebuah momen diplomatik yang penuh makna terjadi di Gedung Putih pada Senin, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut Presiden Suriah Ahmed Al-Sharaa. Kunjungan ini, yang secara otomatis menjadi sorotan utama media internasional, memecahkan kebuntuan diplomatik yang telah berlangsung selama hampir delapan dekade. Ahmed Al-Sharaa menjadi pemimpin Suriah pertama yang menginjakkan kaki di Washington sejak negara tersebut memproklamasikan kemerdekaannya, kira-kira 80 tahun yang lalu, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu.
Pertemuan antara dua kepala negara ini memiliki implikasi geopolitik yang mendalam, menandai kemungkinan pergeseran signifikan dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Suriah. Hasil konkret dari lawatan bersejarah ini adalah kesepakatan untuk memperpanjang durasi pelonggaran sanksi terhadap Suriah hingga enam bulan ke depan. Keputusan ini, yang secara otomatis memberikan ruang bernapas bagi ekonomi Suriah yang tertekan oleh sanksi internasional, dapat diinterpretasikan sebagai langkah awal menuju normalisasi hubungan atau setidaknya upaya untuk meredakan ketegangan yang telah lama membayangi kawasan tersebut. Kedatangan Al-Sharaa di Gedung Putih, setelah puluhan tahun ketegangan dan konflik, tidak hanya menjadi peristiwa simbolis tetapi juga sebuah sinyal penting bagi komunitas internasional tentang potensi perubahan arah kebijakan luar negeri, baik dari pihak Amerika Serikat maupun Suriah. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa, di tengah dinamika global yang terus berubah, pintu diplomasi dapat terbuka kembali, bahkan setelah sekian lama tertutup rapat.
SUMBER: AL JAZEERA | CNN | THE DIPLOMAT | ANADOLU
