HIMBAUAN – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait dampak pemblokiran anggaran terhadap sejumlah proyek prioritas nasional. Kebijakan ini, yang berimbas pada program pembangunan multi-tahun, telah secara signifikan menghambat progres infrastruktur krusial, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dan pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan tertundanya pencapaian target-target pembangunan yang strategis.
Angka yang terblokir tidak sedikit; totalnya mencapai Rp 19,69 triliun dari pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Jumlah ini merepresentasikan porsi substansial dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 yang diproyeksikan sekitar Rp 85,7 triliun. Menurut Dody, proses vital untuk membuka blokir anggaran tersebut mensyaratkan persetujuan simultan dari Kementerian Keuangan dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang merupakan mitra kerja strategis Kementerian PU.
Dody Hanggodo menjelaskan lebih lanjut bahwa persetujuan dari kedua lembaga tersebut akan menjadi kunci percepatan. “Kalau Kementerian Keuangan dan Komisi V memberikan persetujuan, kontrak-kontrak proyek multi-tahun tersebut, baik dalam minggu-minggu ini atau minggu depan, setelah proses tender selesai, bisa langsung ditandatangani,” ujar Dody dalam sebuah media briefing di Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025. Pernyataan ini menegaskan urgensi dan harapan akan kelancaran proses birokrasi demi kelanjutan pembangunan.
Meskipun demikian, Dody juga membeberkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kementerian PU hingga saat ini masih di kisaran 60 persen. Angka ini menunjukkan adanya tantangan, namun ia optimis menargetkan bahwa pada akhir tahun nanti, sisa anggaran yang ada dapat terserap secara maksimal, mencapai angka 95-96 persen. Target ambisius ini mencerminkan komitmen untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyerapan anggaran di Kementerian PU tidak akan dilakukan secara asal-asalan. Ia menjamin bahwa setiap progres pembangunan infrastruktur akan dipantau secara ketat dan teliti. Komitmen ini bukan hanya demi akuntabilitas, melainkan juga untuk secara langsung mendukung visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pembangunan merata dan berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.
Permintaan untuk membuka blokir anggaran ini bukanlah hal baru. Dody Hanggodo sebenarnya telah menyampaikan permohonan tersebut dalam sebuah Rapat Kerja dengan Komisi V DPR pada Kamis, 4 September 2025. Dalam rapat penting itu, ia secara resmi mengusulkan pembukaan blokir anggaran senilai Rp 19,69 triliun, khusus untuk pagu tahun anggaran 2025. Urgensi permohonan ini didasari oleh keinginan kuat untuk segera mengejar target pembangunan sejumlah program prioritas pemerintah yang telah dicanangkan.
Selain proyek Sekolah Rakyat dan IJD yang telah disebutkan, dana yang terblokir ini juga dialokasikan untuk membiayai inisiatif strategis lainnya. Ini termasuk pembangunan proyek Irigasi Tahap III yang vital bagi sektor pertanian, serta program Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang bertujuan mengukuhkan ketahanan dan kemandirian bangsa di sektor-sektor esensial tersebut.
Pilihan Editor: Risiko Warga Negara Asing Menjabat Direksi BUMN
Kementerian PUPR
