HIMBAUAN – Pemerintah Republik Indonesia tengah menggalang sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Langkah progresif ini melibatkan penghimpunan sekitar 100 koperasi besar berskala nasional untuk bertindak sebagai pembina atau yang akrab disebut ‘Kakak Asuh’ bagi ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang baru terbentuk. Inisiatif ini digagas dengan tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan menata kelola Kopdes Merah Putih secara profesional, menjamin keberlanjutan dan efektivitas operasionalnya di tingkat akar rumput.
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Krisdianto, menyoroti bahwa konsep ‘Kakak Asuh’ ini memegang peranan krusial sebagai katalisator percepatan operasionalisasi Kopdes Merah Putih. Model pendampingan ini dianggap esensial mengingat mayoritas pengurus Kopdes Merah Putih adalah individu yang baru pertama kali terlibat dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, mereka sangat membutuhkan bimbingan dan transfer pengetahuan yang komprehensif, mulai dari keterampilan manajerial hingga praktik tata kelola yang baik dan transparan.
“Konsep ‘Kakak Asuh’ ini sangat vital, mengingat banyak pengurus Kopdes Merah Putih yang baru pertama kali berkoperasi sehingga membutuhkan dukungan pengetahuan, keterampilan, dan tata kelola yang terstruktur,” tegas Dirut LPDB, sebuah satuan kerja yang berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM, dalam keterangan persnya yang dirilis di Jakarta pada hari Sabtu, 15 November 2025. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk tidak hanya membentuk koperasi baru, tetapi juga memastikan kapasitasnya untuk berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Lebih lanjut, Krisdianto memaparkan bahwa percepatan implementasi program Kopdes Merah Putih kini telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Keseriusan ini ditunjukkan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turut serta mendukung percepatan proses verifikasi dan pembentukan Kopdes di seluruh pelosok negeri. Ambisi pemerintah cukup besar, yaitu menargetkan 20.000 Kopdes Merah Putih terverifikasi secara nasional hingga akhir Januari 2026. Ini menunjukkan skala program yang masif dan mendesak.
“Ini bukan sekadar program biasa. Bahkan oleh pimpinan TNI disebut sebagai operasi militer bukan dalam konteks perang, tetapi menunjukkan tingkat keseriusan dan urgensi yang luar biasa. Semua unsur pemerintah turun tangan secara kolektif untuk memastikan target ambisius ini dapat tercapai sesuai jadwal,” imbuh Krisdianto. Metafora “operasi militer” ini secara gamblang menggambarkan tekad kuat dan koordinasi lintas sektor yang dicanangkan pemerintah untuk menyukseskan program penguatan koperasi di pedesaan dan kelurahan ini. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik dan terpadu, melibatkan berbagai elemen pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.
Selain skema pendampingan ‘Kakak Asuh’ yang melibatkan 100 koperasi besar, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah menyiapkan program magang intensif. Ratusan pengurus Kopdes Merah Putih akan ditempatkan untuk mengikuti program magang di koperasi-koperasi eksisting yang telah terbukti memiliki model usaha yang berhasil dan tata kelola yang mapan. Secara spesifik, pengurus dari 500 Kopdes Merah Putih yang telah ditetapkan sebagai model percontohan akan ditempatkan di enam titik koperasi yang telah menunjukkan kinerja unggul. Program magang ini akan berlangsung selama 8 hingga 10 hari, memberikan pengalaman praktis dan langsung di lapangan, memungkinkan para pengurus Kopdes untuk menyerap ilmu dan keterampilan terbaik dari para seniornya.
Inisiatif terintegrasi ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan jumlah koperasi, tetapi juga kualitas dan daya saingnya. Dengan dukungan penuh dari koperasi-koperasi besar, sinergi lintas lembaga pemerintah, dan program pengembangan kapasitas yang terstruktur, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat tumbuh menjadi pilar ekonomi lokal yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan, membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Pilihan Editor: Siasat Baru Pemerintah Menggenjot Penerimaan Pajak
Sumber: MSN.com
